Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, tetapi dapat digunakan sebagai aset investasi dan perdagangan dengan mengikuti beberapa regulasi yang berlaku. Meskipun belum terdapat perubahan besar dalam regulasi kripto di Indonesia pada tahun 2022-2023, terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan yang dapat mempengaruhi industri kripto di Indonesia.
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dua lembaga yang secara konsisten mengeluarkan regulasi baru untuk pengguna kripto di Indonesia. Pada tahun 2019, BI melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran yang sah dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk tidak menyediakan layanan untuk transaksi dengan kripto. Namun, BI memperbolehkan perdagangan kripto sebagai aset investasi, dengan mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan kripto untuk transaksi ilegal dan memerlukan pengguna untuk melaporkan transaksi kripto mereka kepada pihak berwenang.
Regulasi terbaru juga dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2021, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah tindakan penipuan dalam perdagangan aset kripto. Namun, pengguna kripto di Indonesia harus mematuhi regulasi yang ada dan melaporkan transaksi kripto mereka kepada pihak berwenang.
Pada November 2022, BI mengeluarkan kebijakan baru yang melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan transaksi pembayaran digital yang melibatkan aset kripto kepada pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkait dengan penggunaan kripto, sekaligus memastikan bahwa perdagangan kripto dapat berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas dan aman.
OJK juga mengumumkan pada Desember 2022 bahwa mereka sedang mempersiapkan aturan baru untuk industri kripto, yang mencakup regulasi terhadap layanan perbankan dan non-bank, termasuk bursa kripto, wallet, dan broker kripto. Aturan baru ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan penggunaan kripto.
Selain itu, pada Januari 2023, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebbti) mengumumkan bahwa mereka akan mengawasi bursa kripto di Indonesia dan menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk bursa kripto yang ingin beroperasi di Indonesia. Bapebbti akan memastikan bahwa bursa kripto memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang tinggi, dan melindungi konsumen dari risiko penipuan dan kehilangan dana.
Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mengurangi risiko
Bapebbti Pindah Alihkan Pengawasan Kripto ke OJK
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan mengalihkan pengawasan perdagangan kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengaturan perdagangan kripto yang semakin berkembang. Pengalihan pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang telah disahkan oleh DPR pada 15 Desember 2022.
Menurut Bapak Didid Noordiatmoko, pengalihan ini dilakukan karena kesulitan Bappebti dalam membangun ekosistem kripto, namun bukan berarti Bappebti gagal. Pertumbuhan nilai aset kripto yang pesat menjadi alasan utama mengapa pengawasan kripto dialihkan ke OJK, karena dapat berdampak pada stabilisasi keuangan di masa depan.
Bapak Didid Noordiatmoko - Kepala Bapebbti
Pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK ini akan dilakukan dalam masa transisi selama 24 bulan atau 2 tahun. Masa transisi akan diatur oleh peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan baru di masa depan, sehingga pengaturan kripto dapat menjadi lebih baik.
Meskipun pengaturan dan pengawasan kripto maupun derivatif selama ini berjalan dengan baik dan permasalahan relatif bisa diatasi, Indonesia juga akan meluncurkan 5 kripto asli yang dapat menyaingi Bitcoin dalam waktu dekat. Dengan adanya pengalihan pengawasan kripto ke OJK, diharapkan pengaturan dan pengawasan perdagangan kripto di Indonesia dapat semakin baik dan teratur.
Comentarios